Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan.
Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung.
Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.
Lapangan terbang utamanya adalah "Radin Inten II", yaitu nama baru dari "Branti", 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur - Barat berada antara : 103o 40' - 105o 50' Bujur Timur Utara - Selatan berada antara : 6o 45' - 3o 45' Lintang Selatan

Sejarah

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.
Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.
Tatkala Banten dibawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa (1651-1683) Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatra dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota kesultanan Banten.
Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan VOC, oleh karenanya VOC selalu berusaha untuk menguasai kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 April 1682 Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten.
Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung.
Pada tanggal 29 Agustus 1682 iring-iringan armada VOC dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Vander Schuur dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Vander Schuur yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yag dicari-carinya. Agaknya perdagangan langsung antara VOC dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan, karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni, tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh.
Sementara itu timbul keragu-raguan dari VOC apakah benar Lampung berada dibawah Kekuasaan Sultan Banten, kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak.
Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut "Jenang" atau kadangkadang disebut Gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi (lada).
Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpencar-pencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut "Adipati" secara hirarkis tidak berada dibawah koordinasi penguasaan Jenang/ Gubernur. Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada, dengan demikian jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya.
Selanjutnya pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811 ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung baru kemudian tahun 1829 ditunjuk Residen Belanda untuk Lampung.

Dalam pada itu sejak tahun 1817 posisi Radin Inten semakin kuat, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil di pimpin oleh Assisten Residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan bahwa :

• Radin Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar f. 1.200 setahun.
• Kedua saudara Radin Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar f. 600 tiap tahun.
• Radin Inten tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada dibawah pengaruhnya.

Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Radin Inten dan ia tetap melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda.
Oleh karena itu pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliever untuk menangkap Radin Inten, namun dengan cerdik Radin Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Liliever dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro (1825 - 1830), maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825 Radin Inten meninggal dunia dan digantikan oleh Putranya Radin Imba Kusuma.
Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830 Belanda menyerbu Radin Imba Kusuma di daerah Semangka, kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu benteng Radin Imba Kusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834 setelah Asisten Residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka Benteng Radin Imba Kusuma berhasil dikuasai.
Radin Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Radin Imba Kusuma kemudian di buang ke Pulau Timor.
Dalam pada itu rakyat dipedalaman tetap melakukan perlawanan, "Jalan Halus" dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan Belanda di daerah Telukbetung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Radin Imba Kusuma sendiri yang bernama Radin Inten II tetap berlangsung terus, sampai akhirnya Radin Inten II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia.
Sejak itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan yaitu penanaman kaitsyuk, tembakau, kopi, karet dan kelapa sawit. Untuk kepentingan-kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Telukbetung menuju Palembang.

Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya sebagai mana dikemukakan pada awal uraian ini pada tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.
Kejayaan Lampung sebagai sumber lada hitam pun mengilhami para senimannya sehingga tercipta lagu Tanoh Lada. Bahkan, ketika Lampung diresmikan menjadi provinsi pada 18 Maret 1964, lada hitam menjadi salah satu bagian lambang daerah itu. Namun, sayang saat ini kejayaan tersebut telah pudar.

Rumah Adat

Rumah tradisional adat Lampung memiliki kekhasan seperti: berbentuk panggung, atap terbuat dari anyaman ilalang, terbuat dari kayu dikarenakan untuk menghindari serangan hewan dan lebih kokoh bila terjadi gempa bumi, karena masyarakat lampung telah mengenal gempa dari zaman dahulu dan lampung terletak di pertemuan lempeng asia dan australia rumah ini disebut rumah SESAT,

Ekonomi

masyarakat pesisir lampung kebanyakan nelayan, dan bercocok tanam. sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis dll.

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Secara geografis provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kep. Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena sempat menjadi ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya.
Di samping itu, provinsi ini banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, Kota Pagaralam dan lain-lain. Karena sejak dahulu telah menjadi pusat perdagangan, secara tidak langsung ikut memengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Makanan khas dari provinsi ini sangat beragam seperti pempek, model, tekwan, pindang patin, pindang tulang, sambal jokjok, berengkes dan tempoyak.

Sejarah

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika.
Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri China.
Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan.
Menurut Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada 1926 menyebutkan, pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tanggal 17 Juni 683 Masehi. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi Kota Palembang yang diperingati setiap tahunnya.

Sumatera Selatan
—  Provinsi —
Motto: "Bersatu Teguh"
Peta lokasi Sumatera Selatan
Negara	Indonesia
Ibu kota	Palembang
Koordinat	5º 10' - 1º 20' LS 101º 40' - 106º 30' BT
Pemerintahan
Gubernur	Alex Noerdin
DAU	Rp. 646.813.301.000,- (2011)[1]
Luas
Total	113.339 km2
Populasi (2010)[2]
Total	7.446.401
Kepadatan	65,7/km²
Demografi
Suku bangsa	Melayu (Palembang, Pasemah/Besemah, Lematang, Empat Lawang, Musi & Banyuasin, Semendo, dll.] (34,37%), Jawa (27,01%), Komering (5,68%), Sunda (2,45%), Lain-lain (30,49%) [3]
Agama	Islam (96%), Kristen (1,7%), Buddha (1,8%), Lain-lain (0,5%)
Bahasa	Bahasa Indonesia
Zona waktu	WIB
Kabupaten	11
Kota	4
Kecamatan	147
Desa/kelurahan	2693
Situs web	www.sumselprov.go.id

Kabupaten dan kota

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Banyuasin	Pangkalan Balai
2	Kabupaten Empat Lawang	Tebing Tinggi
3	Kabupaten Lahat	Lahat
4	Kabupaten Muara Enim	Muara Enim
5	Kabupaten Musi Banyuasin	Sekayu
6	Kabupaten Musi Rawas	Muara Beliti Baru
7	Kabupaten Ogan Ilir	Indralaya
8	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kota Kayu Agung
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Baturaja
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Muaradua
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Martapura
12	Kota Lubuklinggau	-
13	Kota Pagar Alam	-
14	Kota Palembang	-
15	Kota Prabumulih	-

Jambi adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibukotanya bernama sama dengan nama provinsinya, selain Bengkulu dan Gorontalo. Jambi merupakan tempat berasalnya Bangsa Melayu yaitu dari Kerajaan Malayu di Batang Hari Jambi. Bahasa Melayu Jambi sama seperti Melayu Palembang dan Melayu Bengkulu, yaitu berdialek "o".

Kabupaten dan Kota

 

Jambi
—  Provinsi —
Motto: "Sepucuk Jambi Sembilan Lurah"
Peta lokasi Jambi
Negara	Indonesia
Hari jadi	25 Juni 1958
Dasar hukum	UU No. 61 tahun 1958
Ibu kota	Kota Jambi
Koordinat	2º 45' - 0º 45' LS 101º 0' - 104º 55' BT[1]
Pemerintahan
Gubernur	Hasan Basri Agus
DAU	Rp. 583.882.413.000,- (2011)[2]
Luas
Total	53.435,72 km2
Daratan	53.010,22 km2
Perairan	425,5 km2
Populasi (2010)[3]
Total	3.088.618
Kepadatan	57,8/km²
Demografi
Suku bangsa	Melayu (37,87%), Jawa (27,64%), Kerinci (10,56%), Minangkabau (5,47%), Banjar (3,47%), Sunda (2,62%), Bugis (2,59%), Lain-lain (9,78%) [4]
Agama	Islam (98,4%), Kristen (1,1%), Budha (0,36%), Hindu (0,12%)
Bahasa	Melayu Jambi, Jambi Seberang, Jambi Kota, Kerinci
Zona waktu	WIB
Kabupaten	9
Kota	2
Kecamatan	76
Desa/kelurahan	1.189
Lagu daerah	Injit-injit Semut, Pinang Muda, Mak inang, Tanduklah Lancip, Batanghari, Angso Duo
Situs web	http://www.jambiprov.go.id/

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Batanghari	Muara Bulian
2	Kabupaten Bungo	Muara Bungo
3	Kabupaten Kerinci	Sungaipenuh
4	Kabupaten Merangin	Bangko
5	Kabupaten Muaro Jambi	Sengeti
6	Kabupaten Sarolangun	Sarolangun
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kuala Tungkal
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak
9	Kabupaten Tebo	Muara Tebo
10	Kota Jambi	Jambi
11	Kota Sungai Penuh	Sungai Penuh

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia, dengan kawasan terletak pada bagian tengah pulau Sumatera dengan ibu kota Pekanbaru.

Provinsi ini termasuk salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan mengandalkan hasil dari minyak bumi dan gas.[5]

Sejarah

Secara etimologi, asal kata Riau terdapat bermacam pendapat, Rio dalam bahasa Portugis dapat bermaksud sungai,[6] dan tercatat pada tahun 1514, ada sebuah ekspedisi militer Portugis dikirim menelusuri sungai Siak dengan tujuan mencari lokasi dari sebuah kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan sungai tersebut.[7] Pada masa kolonial Belanda, kawasan ini disebut dengan Riouw, sementara masyarakat setempat mengejanya menjadi Riau.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Riau tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Kota Bukittinggi. Kemudian Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya pada tahun 1957, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah kembali dimekarkan atas 3 provinsi yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Kemudian berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25, pada tanggal 20 Januari 1959, Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota provinsi Riau mengantikan Kota Tanjung Pinang.

Pada tahun 2002, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, Provinsi Riau juga dimekarkan lagi atas 2 provinsi yaitu Riau dan Kepulauan Riau. Sehingga wilayah administrasi Provinsi Riau selanjutnya adalah dikurangi dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau sekarang.

Kondisi dan sumber daya alam

Riau
—  Provinsi —
Peta lokasi Riau
Negara	Indonesia
Hari jadi	9 Agustus 1957 (hari jadi)
Ibu kota	Pekanbaru
Koordinat	1º 15' LS - 4º 45' LU 100º 03' - 109º 19' BT
Pemerintahan
Gubernur	Rusli Zainal
DAU	Rp. 380.051.123.500,- (2011)[1]
Luas [2]
Total	87.023,66 km2
Populasi (2010)[3]
Total	5.543.031
Kepadatan	63,7/km²
Demografi
Suku bangsa	Melayu (37,74%), Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), Bugis (2,27%), Lain-lain (8,87%) [4]
Agama	Islam (88%), Protestan (1%), Katolik (5%), Buddha (6%), Hindu (0,2%)
Bahasa	Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia
Zona waktu	WIB
Kabupaten	10
Kota	2
Lagu daerah	Lancang Kuning, Soleram, Langgam Melayu, Kutang Barendo, Lenggang Kangkung, Ayam Putih Pungguk, Hymne Melayu, Satelit Zapin, Zapin Laksmana Raja di Laut, Zapin Pantai Solop, Gulai Kokek Asam Durian, Tuanku Tambusai,
Situs web	http://www.riau.go.id

Geografi

Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km². Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka, dengan iklim tropis basah dan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.

Sumber daya alam

Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun kekayaan hasil hutan dan perkebunannya, belum lagi kekayaan sungai dan lautnya. Seiring otonomi daerah, secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan. Aturan baru dari pemerintahan reformasi, memberi batasan dan aturan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.

Kependudukan
Jumlah penduduk provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2010 sebesar 5.543.031 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 903.902 jiwa, sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 176.371 jiwa.

Suku Bangsa

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsanya. Mereka bermukim di wilayah perkotaan dan di pedesaan di seluruh pelosok provinsi Riau. Adapun etnis-etnis yang terdapat di provinsi Riau antara lain Melayu, Jawa, Minangkabau, Tionghoa, Mandailing, Batak, Bugis, Aceh, Sunda, Banjar, dan Flores.

Suku Melayu merupakan suku mayoritas di provinsi ini dan terdapat pada setiap kabupaten dan kota, suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Dumai, serta terdapat juga di Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim pada kawasan perkotaan serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupat dan Bengkalis. Suku Bugis umumnya banyak terdapat di kabupaten Indragiri Hilir, terutama di Tembilahan.

Selain itu di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat terasing di kawasan pedalaman dan bantaran sungai seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

Bahasa

Bahasa pengantar masyarakat provinsi Riau pada umumnya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Penggunaan Bahasa Minang secara luas juga digunakan oleh penduduk di provinsi ini. Selain itu bahasa Hokkien juga masih banyak digunakan di kalangan masyarakat Tionghoa, terutama yang bermukim di daerah seperti Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagansiapiapi.

Agama

Dilihat dari komposisi penduduk provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk provinsi ini sangat beragam, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Berbagai sarana dan prasarana peribadatan bagi masyarakat Riau sudah terdapat di provinsi ini, seperti Mesjid Agung An-nur, Mesjid Raya di Pekanbaru, dan Masjid Raya Rengat bagi umat muslim. Bagi umat Katolik/Protestan diantaranya terdapat Gereja Santa Maria A Fatima, Gereja HKBP di Pekanbaru, GBI Dumai, Gereja Kalam Kudus di Selatpanjang. Bagi umat Buddha/Tridarma adalah Vihara Dharma Loka dan Vihara Cetia Tri Ratna di Pekanbaru, Vihara Sejahtera Sakti di Selatpanjang, Kelenteng Ing Hok Kiong di Bagansiapiapi. Bagi Umat Hindu adalah Pura Agung Jagatnatha di Pekanbaru.

Bengkulu (bahasa Belanda: Benkoelen atau Bengkulen, bahasa Inggris: Bencoolen, bahasa Malaysia: Bangkahulu) bagian barat daya pulau Sumatera adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Sumatera Barat, di sebelah timur dengan Jambi dan Sumatera Selatan, sedangkan di sebelah selatan dengan Lampung.

Bengkulu
—  Provinsi —
Peta lokasi Bengkulu
Negara	Indonesia
Ibu kota	Kota Bengkulu
Koordinat	5º 40' - 2º 0' LS 100º 40' - 104º 0' BT
Pemerintahan
- Gubernur	Agusrin Maryono Najamuddin, S.T.
- DAU	Rp. 607.388.036.000,- (2011)[1]
Luas
- Total	19.788,70 km2
Populasi (2010)
- Total	1.713.393
- Kepadatan	86,6/km²
Demografi
- Suku bangsa	Jawa (22,31%) Rejang (21,36%) Serawai (17,87%) Melayu Bengkulu (7,93%) Lembak (4,95%) Minangkabau (4,28%) Sunda (3,01%) Lain-lain (18,29%) [2]
- Agama	Islam Kristen Protestan Kristen Katolik Hindu Buddha
- Bahasa	Melayu Bengkulu Rejang Serawai Pasemah Kaur Enggano Indonesia
Zona waktu	WIB
Kabupaten	8
Kota	1
Rumah tradisional	Pusako Bubung Limo
Senjata tradisional	Keris Bengkulu
Situs web	www.bengkulu.go.id

Asal-usul nama

Bengkulu berasal dari bahasa Melayu-Jawi kata bang yang berarti "pesisir" dan kulon yang berarti "barat", kemudian terjadi pegeseran pengucapan bang berubah menjadi beng dan kulon menjadi kulu.
Pada saat Inggris berada di Bengkulu terjadi peristiwa gempa bumi besar yang diiringi Tsunami yang membuat wilayah geografis Bengkulu berubah. Hal itu terjadi pada sekitar tahun 1700-1800. Kejadian itu sampai membuat Benteng Malbourough selama beberapa tahun dikosongkan. [3]

Sejarah

Di wilayah Bengkulu sekarang pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Marau Riang. Di bawah Kesultanan Banten, mereka menjadi vazal.
Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada dibawah kekuasaan Kerajaan Inderapura semenjak abad ke-17.
British East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada Bencoolen/Coolen yang berasal dari bahasa inggris "Cut Land" yang berarti tanah patah wilayah ini adalah wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah Pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut.
Sejak 1713, dibangun benteng Marlborough (selesai 1719) yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun demikian, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi.
Sejak dilaksanakannya Perjanjian London pada tahun 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik/Singapura dan Pulau Belitung). Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda.
Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad ke-19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Saat ini, kegiatan penambangan komersial telah dihentikan semenjak habisnya deposit.
Pada tahun 1930-an, Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan, termasuk Sukarno. Di masa inilah Sukarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi isterinya.
Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi provinsi ke-26 (termuda sebelum Timor Timur).

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera, Indonesia dan merupakan provinsi terluas kesebelas di Indonesia dengan ibukota Padang.

Provinsi ini identik dengan kampung halaman Minangkabau, dan pernah menjadi kawasan penghasil emas kemudian menjadi kawasan sentra produksi lada atau merica, serta memainkan peranan penting dalam perdagangan yang melibatkan para pedagang dari India, China, Arab, Portugis kemudian Inggris dan Belanda.

Negara Indonesia Hari Jadi - Dasar Hukum - Ibu Kota Padang Kordinat 3º 50' LS - 1º 20' LU 98º 10' - 102º 10' BT Gubernur Prof. DR. Irwan Prayitno, M.Sc (2010-2015) Luas - Total 42.297,30 km2 Populasi (2010)[1] - Total 4.845.998 Kepadatan 114,6/km² Suku Bangsa Minangkabau (88,35%), Batak (4,42%), Jawa (4,15%), Mentawai (1,28%), Lain-lain (1,8%) Agama Islam (98%), Kristen (1,6%), Buddha (0,26%), Hindu (0,01%) Bahasa Bahasa Minangkabau, Bahasa Melayu/ Bahasa Indonesia Zona waktu WIB Kabupaten 12 Kota 7 Kecamatan 147 Desa/kelurahan 877 Lagu daerah Ayam Den Lapeh, Kampuang Nan Jauah di Mato, Kambanglah Bungo, Minangkabau, Bareh Solok, Tinggalah Kampuang. Situs Web http://www.sumbarprov.go.id

SEJARAH

---

Kawasan Sumatera Barat pada masa lalu merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Setelah perjanjian yang dibuat oleh pemuka Adat serta kerabat Yang Dipertuan Pagaruyung, dan berakhirnya Perang Padri, kawasan ini menjadi dalam pengawasan Belanda.

Selanjutnya dalam perkembangan adminisitrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda, daerah ini tergabung dalam Gouvernement Sumatra's Westkust yang juga mencakup daerah Tapanuli, kemudian tahun 1905 wilayah Tapanuli menjadi Residentie Tapanuli selain Residentie Padangsche Benedenlanden dan Residentie Padangsche Bovenlanden. Kemudian di tahun 1914, Gouvernement Sumatra's Westkust, diturunkan statusnya menjadi Residentie Sumatra's Westkust dan di tahun 1935 wilayah Kerinci digabungkan ke dalam Residentie Sumatra's Westkust.

Pada masa pendudukan tentara Jepang Residentie Sumatra's Westkust berubah nama menjadi Sumatora Nishi Kaigan Shu serta daerah Bangkinang dikeluarkan masuk ke dalam wilayah Riau Shu

Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Provinsi Sumatera kemudian dipecah menjadi tiga, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat merupakan bagian dari keresidenan di dalam provinsi Sumatera Tengah beserta Riau dan Jambi.

Berdasarkan Undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957, Sumatera Tengah kemudian dipecah lagi menjadi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, residensi Sumatera Barat, digabungkan ke dalam provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Pada awalnya ibukota provinsi baru ini adalah Bukittinggi, namun kemudian dipindahkan ke Padang.

Pemerintahan
Sampai tahun 1979 satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, status nagari dihilangkan diganti dengan desa, dan beberapa jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari juga dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Namun sejak bergulirnya reformasi pemerintahan dan otonomi daerah, maka sejak pada tahun 2001, istilah "Nagari" kembali digunakan di provinsi ini.

Pemerintahan nagari merupakan suatu struktur pemerintahan yang otonom, punya teritorial yang jelas dan menganut adat sebagai pengatur tata kehidupan anggotanya, sistem ini kemudian disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, sekarang pemerintah provinsi Sumatera Barat menetapakan pemerintah nagari sebagai pengelola otonomi daerah terendah untuk daerah kabupaten mengantikan istilah pemerintah desa yang digunakan sebelumnya. Sedangkan untuk nagari yang berada pada sistem pemerintahan kota masih sebagai lembaga adat belum menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah.

Nagari pada awalnya dipimpin secara bersama oleh para penghulu/datuk di nagari tersebut, kemudian pada masa pemerintah Hindia-Belanda dipilih salah seorang dari para penghulu tersebut untuk menjadi wali nagari. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, wali nagari dibantu oleh beberapa orang kepala jorong atau wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) bergantung dengan kebutuhan masing-masing nagari. Wali nagari ini dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dalam pemilihan langsung untuk 6 tahun masa jabatan.

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak Pandai (kaum intelektual) dan Niniak Mamak para pemimpin suku dalam suatu nagari, sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem administrasi desa. Keputusan keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan Tungku Tigo Sajarangan di Balai Adat atau Balairung Sari Nagari.

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Provinsi ini merupakan wilayah multi-etnis yang dihuni oleh banyak suku bangsa.

Negara Indonesia Hari Jadi 5 April 1948 Dasar Hukum - Ibu Kota Medan Kordinat 0º 50' LS - 4º 40' LU 96º 40' - 100º 50' BT Gubernur Gatot Pujonugroho Luas - Total 72.981,23 km2 Populasi (2010) - Total 12.985.075 Kepadatan 177,9/km² Suku Bangsa Batak (41,95%), Jawa (32.62%) Nias (6.36%), Melayu (4,92%), Minangkabau (2,66%), Banjar (0.97%), Lain-lain (10,52%) Agama Islam (65.5%),Kristen (Protestan/Katolik) (31,4%),Buddha (2,8%),Hindu (0,2%), Parmalim, Konghucu Bahasa Indonesia, Batak, bahasa Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, Padang Lawas, Mandailing, Nias, Melayu, Jawa Zona waktu WIB Kabupaten 25 Kota 8 Kecamatan 325 Desa/kelurahan 5.456 Lagu daerah - Situs Web www.sumutprov.go.id

GEOGRAFI

---

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km².

Sumatra Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

* Pesisir Timur
* Pegunungan Bukit Barisan.
* Pesisir Barat.
* Kepulauan Nias.

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya.

Di daerah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini ada beberapa dataran tinggi yang merupakan kantong-kantong konsentrasi penduduk. Tetapi jumlah hunian penduduk paling padat berada di daerah Timur provinsi ini. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir juga menjadi tempat tinggal penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir barat biasa dikenal sebagai daerah Tapanuli.
Batas Wilayah
Terdapat 419 pulau di propisi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka).

Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli.

Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibuasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautelo di pulau Sibuasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias.

Pulau-pulau lain di Sumatera Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya secara de jure saja. Sebab secara de facto, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

Aceh yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah.[7] Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesisir pantai musnah sama sekali. Yang terberat adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil dan Simeulue.

Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.

Negara Indonesia Hari Jadi 7 Desember 1959 Dasar Hukum UU RI No. 24/1956 UU RI No. 44/1999 UU RI No. 18/2001 UU RI No. 11/2006 (Pemerintahan Aceh) Ibu Kota Banda Aceh (dahulu Koetaradja) Kordinat 1º 40' - 6º 30' LU 94º 40' - 98º 30' BT Gubernur drh. Irwandi Yusuf, M.Sc.. Luas  - Total 55.390 km2 Populasi (2010)[1] - Total 4.486.570 Kepadatan 81/km² Suku Bangsa A Haloban, Lekon dan Nias. Agama Islam (99,85%), Kristen (0,15%) Bahasa Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon, Nias dan Indonesia Zona waktu WIB Kabupaten 18 Kota 5 Kecamatan 227 Desa/kelurahan 5.862 Lagu daerah Bungong Jeumpa Situs Web www.acehprov.go.id

SEJARAH

---

Pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.

Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.
Kesultanan Aceh
Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudera Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.